oleh

PANEN SAWIT DIKAWASAN HUTAN PRODUKSI SENGKELIK SELUAS 128.85 H DIDUGA HASILKAN MILYARAN RUPIAH


Ketua LSM Lintar Ali Hasmara menjelaskan,” Perkebunan KelapaSawit  PT. Rebinmas Jaya yang berada di Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk ada yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi Sengkelik seluas kurang lebih 128,85 Ha, karena hal tersebut maka pihak Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Dan Ketahanan Pangan saat itu mengirim surat pemberitahuan dengan No.522/955/DTPHP2KKP-V tertanggal 23 September 2014 perihal Surat Pemberitahuan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kawasan Hutan Negara kepada pihak terkait, namun ternyata beberapa warga  Desa Pelepak Pute melakukan aktifitas dikawasan kebun sawit tersebut dengan memanen sawit, artinya mereka diduga melanggar ketentuan Undang undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 17 ayat 2 hurufa,c,d dan e serta pasal 93 ayat (1) huruf a,b,c dan  ayat (3) huruf a,b,c,  kemudian berkaitan dengan hal tersebut Dinas TPHP2KKP mengirim surat kepada kepala Desa Pelepak Pute dengan no.522/090/IV/DTPHP2KKP tertanggal 22 januari  2015 yang  isi intinya “ semua pihak tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas (mengambil atau memanen) didalam kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan sebelum ada penyelesaian tumpang tindih dan legalitas dari penjabat berwenang.
“ Ternyata surat dari  Dinas TPHP2KKP Kabupaten Belitung dianggap angin lalu oleh oknum Kepala Desa Pelepak Pute, sehingga pada tanggal 12 Desember 2014 oknum kades bersedia pasang badan bertanggungjawab mlakukan pengambil alihan lahan sawit tersebut dan memanen sawitnya, tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi, saat itu BUMDes Pelepak Pute belum terbentuk, pengelolahan sawit terus dilanjutkan justru kemudian Desa Pelepak Pute membentuk BUMDes dibuktikan berdasarkan akta notaris an. Ny.Linawati Hasan S.H dengan nomor akta 32 tanggal 26 Januari 2015  dan langsung mengelolah lahan sawit tersebut sampai bulan Maret 2016 sesuai dengan surat pengantar pengiriman tandan buahsegar (TBS) sawit dan diduga menghasilkan masukan dana diduga sekitar 4 Milyar dan belum jelas kemana dana tersebut,”ungkap Ali
“ karena tidak ada kejelasan kemana dana tersebut dan diduga oknum Kades tidak tranparan kepada masyarakat kemudian forum Peduli Masyarakat Desa Pelepak Pute melayangkan pengaduan ke Bupati Belitung tertanggal 16 April 2016 dan direspon oleh Bupati Belitung dengan menerbitkan Surat Bupati Belitung No.500/3002/V/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala desa Pelepak Pute agar segera menyelesaikan permasalah pertanggungjawaban keuangan pengelolaan lahan sawit yang dikelola BUMDes Pelepak Pute, untuk menghentikan sementara segala aktivitas.
“ Surat dari Bupati ini direspon oleh Kepala Desa dengan mengirim Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BUMdes Desa PelepakPute dari Bulan Desember 2014 s/d Bulan desember 2015 sesuai dengan surat pengantar No:500/25/P/II/2016 tanggal 4 Mei 2016,nah yang harus kita cari tahu apa isi laporan pertanggungjawaban tersebut ? kemana dana tersebut mengalir, kalau ternyata dalamLPJ tersebut dananya masuk ke Desa untuk apa ? artinya diduga ada indikasi LPJ bisa bisa direkayasa, dan apakah LPJ tersebut ada ?  mana ada yang tahu dan jelas permainan ini sudah menyalahi aturan kenapa saya mengatakan seperti itu ? karena BUMDes PelepakPute didirikan berdasarkan akta notaris an. Ny.Linawati Hasan S.H dengan nomor akta 32 tanggal 26 Januari 2015  tidak ditetapkan dengan peraturan Desa melainkan dengan akta notaris nomor 32 tanggal 26 Januari 2015, Desa tidak menyertakan modal, modal awal BUMDes Pelepak Pute berasal dari penjualan hasil perkebunan sawit yang dikelola oleh BUMDes tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanny dilakukan oelh Pemerintah Desa dan Masyarakat. Banyak kejanggalan kemudian dalamakta pendirian BUMDes Sdr, Anang Jaelani tidak bertindak selaku Kepala Desa Pelepak Pute melainkan bertindak atas nama pribadi sehingga tidak adanya kaitan langsung dengan Pemerintahan desa Pelepak Pute,” ungkap Ali
“ Jadi berdasarkan informasi dari pihak pihak terkait BUMDes Pelepak Pute bukan merupakan BUMDes milik Desa karena pembentukan BUMDes Pelepak Pute tidak didasarkan dengan Peraturan Desa dikarenakan pendirian BUMDes tidak sesuai dengan mekanis pembentukan BUMDes yang tertuang di Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bab II,pasal 2, kemudian berdasarkan informasi di akta notaris BUMDes Pelepakpute pada pasal 8 yaitu Keuntungan dijelaskan “ Keuntungan yang diperoleh dari usaha ( usaha) BUMdes setelah dikurangi dengan biaya biaya ekploitasi dan biaya biaya langsung lainnya akan dipergunakan untuk kepentingan BUMDes dengan pembagian sebagai berikut : 1. 20 % ( dua puluh persen) untuk penambahan modal BUMDes. 2. 80 % ( delapan puluh persen ) untuk kepentingan desa.
“ nah apakah benar hasil yang didapat dari panen sawit 80 % untuk kepentingan Desa ? karena berdasarkan realisasi APBDes tahun 2014  dan realisasi anggaran tahun 2015 tidak ada penerimaan yang bersumber dari BUMDes Pelepak Pute jelas tidak ada sumber dana dari BUMDes karena berdasarkan Perdes Pelepak Pute No.01 tahun 2014 tentang APBDes TA 2014 dan Perdes Pelepak Pute No.06 tahun 2015 tentang APBDes TA 2015, Pemerintah Desa Pelepak Pute tidak menganggarkan pendapatan yang bersumber dari BUMDes jadi kalau dikaitkan dengan pembagian hasil 80 % dari BUMDes untuk pemerintah Desa kemana dananya ? jadi kan diduga seolah olah mengatasnamakan Pemerintah Desa dalam proses pembentukannya tapi bukan merupakan bentukan desa dan selamaBUMDes berjalan diduga tidak ada kontribusi untuk Desa Pelepak Pute,” jelas Ali
“Kami LSM Lintar mendukung proses ini ditindak lanjut oleh Polres Belitung dan berharap segera menetapkan tersangka, karena dengan memanen sawit, artinya mereka diduga melanggar ketentuan Undang undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 17 ayat 2 hurufa,c,d dan e serta pasal 93 ayat (1) huruf a,b,c dan  ayat (3) huruf a,b,c,tinggal pengembangannya, lihat LPJnya, apakah sesuai penggunaan dananya,atau penggunaan dana yang diduga sekitar 4 Milyar tersebut dikemanakan, apakah ada rana korupsinya,penipuannya, menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Desa, atau hal hal lainnya, yang jelas kalau penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi saksi lebih dari 20 orang tentunya tinggal mencari siapa tersangka nya, saya yakin pihak polres tinggal menunggu waktu yang tepat, mereka  lebih berhati hati dan professional,” Ungkap Ali. 

Panen Sawit oleh BUMDes diduga melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf a UU P3H:
Larangan untuk:
 a.    melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H)
b.    membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (2) huruf a UU P3H)
Korporasi yang melanggar larangan ketentuan di atas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU P3H.
Sedangkan korporasi yang melanggar larangan pada Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU P3H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) UU P3H.
KRONOLOGIS KEJADIAN DAN TINDAKAN
  1. TGL. 12 DESEMBER 2014
Awal mula dipanennya lahan sawit yang terindekasi masuk dalam kawasan Hutan Produksi seluas  + 128,85 Ha, lokasi terletak didesa pelepak pute Kecamatan Sijuk, awalnya lahan tersebut milik PT. Rebinmas Jaya  namun setelah Pengecekan yang  dilakukan oleh Bidang Perkebunan Dinas TPHP2KKP Lahan tersebut ternyata tumpang tindih dengan kawasan Hutan Produksi Sengkelik, namun Pemanenan sawit dilakukan oleh sekelompok orang yang dipelopori oleh Kades PelepakPute mengatasnamakan Masyarakat berdasarkan surat yang disampaikan oleh Pak ANANG JAELANI selaku Kades Kepada  pihak  PT.REBINMAS  JAYA.
  1. TGL. 31 MARET 2016
            Pertemuan beberapa warga masyarakat desa Pelepakpute dengan perwakilan pihak  CV. SRI REJEKI I Wayan Sandia Dengan Masyarakat,  saat itu Kades Pelepakpute menyampaikan bahwa uang yang diterima dari Hasil Penjualan TBS Sudah diserahkan Kepada BUMDES Yang diterima langsung oleh Ketua BUMDES I Ketut Sumerta dan sudah diserahkan oleh berikut bukti fotokopi Kwitansi penyerahan uang tersebut.
  1. TGL. 16 MARET 2016
            Forum Peduli Masyarakat Desa Pelepak Pute mengirim surat ke Bupati Belitung
      4. TGL 18 APRIL 2016
            Bupati Belitung megeluarkan surat No: 500/302/V/2016 menanggapi Forum Peduli Masyarakat Desa Pelepak Pute,  yang ditujukan kepada Kepala Desa Pelepak Pute, agar segera menyelesaikan permasalahan pertanggung jawaban keuangan pengelolaan lahan sawit yang dikelola oleh BUMDES Desa Pelepak Pute kepada masyarakat dan untuk menghentikan sementara segala aktivitas keuangan pengelolaan lahan kelapa sawit sebelum permasalahan yang dimaksud diselesaikan.
  1. TGL 18 MEI 2016
            BPD dengan Perwakilan Masyarakat mengajukan surat perihal permohonan penyelesaian BUMDES kepada Bupati Belitung, karena walaupun sudah dikeluarkan surat Bupati Tgl. 18 April 2016, namun BUMDES dan Kepala Desa tidak mau menyampaikan laporan.
  1. TGL. 3 JUNI 2016
Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Belitung mlakukan Penelaahan Informasi awal trerhadap Kepada Desa Pelepakpute ( hasilnya terlampir )
  1. TGL 22 JUNI 2016
            Pemerintah Desa Pelepak Pute mengadakan acara di ruang rapat Kantor Desa Pelepak Pute. Perihal laporan pertanggung jawaban BUMDES Desa Pelepak Pute yang dihadiri :
Camat Sijuk, Kapolsek Sijuk, Kades dan Ketua RT sedesa Pelepak Pute, Ketua beserta Anggota BPD Desa Pelepak Pute,Tokoh Adat Desa Pelepak Pute, Perwakilan Masyarakat Desa Pelepak Pute, Namun pada intinya Pelaporan tersebut hanya berupa secara lisan oleh Ketua BUMDES dan terkesan diduga rekayasa dalam pelaporan tersebut.
  1. TGL 28 JULI 2016
            Masyarakat yang terdiri dari Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, beberapa anggota BPD, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat umum, datang kerumah Dinas Bupati dan bertemu langsung tujuannya menyampaikan hasil pertemuan masyarakat Tgl. 27 Juli 2016, yang ada dalam berita acara rapat agar Pak Bupati dapat segera mencarikan solusi penyelesaian permasalahan yang ada selama ini di desa Pelepak Pute yaitu menyangkut masalah BUMDES yang tidak mau memberikan pelaporan keuangan hasil pengelolaan lahan sawit tersebut hingga saat ini.
  1. TGL 29 JULI 2016
            Masyarakat yang terdiri dari Ketua Adat, Tokoh Agama, Masyarakat umum, secara bersama-sama memberikan laporan kepada Polres Belitung, terhadap Pengurus BUMDES dan kepala desa Pelepak Pute, namun sampai saat ini kasus ini belum tuntas juga.
 TGL 7 OKTOBER 2016
            Audensi dengan Anggota DPRD Kab. Belitung terkait dengan lahan perkebunan Kelapa Sawit yang masuk Areal Hutan Produksi, serta situasi Pemerintahan Desa Pelepak Pute.
  1. TGL 22 NOPEMBER 2016
Surat Perihal Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Belitung No.Pol :B/535/XI/2016/Reskrim kepada Sdr. Sumarno Als Marno Bin Abus memberitahukan bahwa proses Penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan masih dalam proses dan mengumpulkan alat bukti dll. ( Tim)

Komentar

News Feed