oleh

LSM FAKTA BELTIM PERSOALKAN PNS KPUD BELITUNG TIMUR

Clickadu

Sangat aneh orang2 pintar di negeri ini, sebetulnya kemana akal pikiran mereka dalam menyikapi masalah seperti ini, diam membisu tanpa reaksi sama sekali, apakah memang beginilah sikap yang diajarkan kepada masyarakat di negeri ini ? 
Ade Kelana Ketua LSM FAKTA Beltim kepada wartawan mengatakan, “ Sejak dilantik tanggal 27 Juli 2018 komisioner KPUD Beltim yang salah seorangnya  berasal dari PNS seharusnya sudah berhenti atau diberhentikan sementara dari PNSnya sesuai dengan pasal 276 dan 279  PP No 11 th 2017 tentang Menejemen PNS yang diperkuat dengan SE KPU No 2 th 2018. Disebutkan diangka (1) huruf (a) bahwa PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural.Dipertegas lagi di huruf (c) bahwa Penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai komisioner atau lembaga non struktural.
Namun informasi yang terhimpun sampai hari ini bahwa yang bersangkutan  masih tetap berstatus sebagai PNS aktif karena masih mendapat penghasilannya, ironinya justru penghasilan di KPU yang tidak dapat diberikan karena belum adanya surat berhenti sementara tersebut, padahal yang bersangkutan sudah 3 bulan ini berkantor di KPUD Beltim sebagai Komisioner, sudah banyak menghasilkan dan membuat keputusan untuk di patuhi semua peserta Pileg di lingkup Kabupaten Belitung Timur,” Ungkap Ade.
“ Bila memperhatikan aturan-aturan yang ada tidak semestinya hal ini terjadi namun apa mau dikata faktanya hal ini terjadi juga, bisa jadi banyak pihak yang akan bermasah atau terlibat dengan masalah ini selain sudah tentu pribadi dari PNS tersebut sendiri yang lebih bertanggung jawab apabila berlanjut ke masalah hokum, namun sudah seharusnya ini berkonsekwensi hukum. Bagaimana mungkin Pimpinan OPD dimana PNS tersebut berdinas tidak tahu kalau bawahannya sudah beraktifitas jadi Komisioner di KPUD.  Apa mungkin selama 3 bulan menjadi komisioner KPUD yang bersangkutan tetap mengisi absensi layaknya PNS lazimnya dan Pimpinan OPDnya lagi2 tidak tahu, bagaimana menilai hasil pekerjaannya, karena PNS tersebut pasti punya kedudukan dan jabatan.  Bagaimana mungkin Pimpinan OPDnya tidak tahu sementara yang bersangkutan tetap menerima penghasilan (gaji) sebagai PNS, daftar gaji pastilah pimpinan OPD yang menandatanganinya. Apa tindakan nyata yang diambil pimpinan OPD terhadap bawahannya tersebut, karena sesuai aturan, apabila 3 bulan berturut2 tidak masuk kerja bisa diberhentikan, kecuali pimpinan OPD tersebut siap ambil resiko hukum. Tidak adakah tindakan dari Sekda sebagai “Bupatinya PNS”, paling tidak memberikan bimbingan dan arahan terhadap PNS tersebut untuk mengambil tindakan positif secara aturan.
Apakah mungkin Bupati dan Wakil Bupati tidak menyetujui usulan dari PNS tersebut untuk mengusulkan haknya berhenti sementara (cuti tidak ditanggung), secara tertulis tentunya. Bagaimana tindakan dari Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan OPD2 lain yang sedikit banyak ada hubungannya dengan masalah ini ?? jadi SOLUSInya  Bupati segera mengeluarkan surat persetujuan atau menolak usulan pemberhentian dari PNS tersebut. PNS tersebut segera mundur dari Komisioner KPUD.  PNS tersebut segera mundur dari PNS.  Perlunya Pansel KPUD diperiksa secara hukum, betulkah persyaratan mengikuti seleksi, PNS tersebut sudah terpenuhi. Apakah dengan kejadian ini KPUD Beltim masih BERINTEGRITAS !!,” Tegas Ade
 Kepala BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)  Beltim sampai hari ini belum terdengar mengambil tindakan apa pun, sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang status PNS KPUD  yang sudah menjadi konsumsi umum, sementara itu kalau Bupati tidak menyetujui untuk memberi izin PNS tersebut cuti tanpa tanggungan negara, sudah semestinya menjawab secara tertulis surat yang diusulkan PNS tersebut agar tidak ada yang tersandra dan juga menunjukkan bahwa Bupati betul2 telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tidak mencampur adukkan masalah politik kedalam permasalahan ini, Ungkap Ade
“ Namun semuanya juga tentu berawal dari PNS itu sendiri, apakah sudah mengajukan surat untuk cuti sementara, karena tentu prosesnya bukan bupati yang ujuk2 memberhentikan sementara, namun ybs mengajukan pemberhentian sementara ke bupati sebagai PPK, berdasarkan permohonan tsb bupati memutuskan menerima atau menolak usulan ybs. kewajiban mengajukan pemberhentian adalah ybs sendiri sesuai ketentuannya, bukan inisiatif Bupati, ka BKD, Sekda atau ka BP4D, dan infonya sampai saat ini belum ada satu surat pun terkait status yang bersangkutan menjadi komisioner KPUD, baik dari yang bersangkutan KPUD Beltim ataupun ka BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), dari semua info yang terhimpun ini tetap tidak bisa dibenarkan, karena jelas sudah banyak aturan yang terlanggar dan sudah pasti harus ada yang harus bertanggung jawab, dan KPUD BELTIM YANG BERINTEGRITAS tentu sudah diragukan !!,” Tegas Ade Kelana
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Beltim Herwan Suryatman mengatakan,” berdasarkan PP Nomor 53/2010, untuk PNS yang tidak masuk sebanyak 1-5 hari terkena sanksi ringan berupa teguran lisan, sedangkan untuk 6-10 hari berupa sanksi teguran tertulis, untuk 11-15 hari terkena sanksi pernyataan tidak puas dari pimpinan, dan yang paling berat bagi PNS yang tidak masuk sebanyak 31-46 hari atau lebih dalam satu tahun, sanksi hukuman disiplinnya berat, dan sesuai evaluasi kinerja bisa dikenakan mulai dari penurunan pangkat, hingga diberhentikan, “Sanksi berat itu dimulai dari penurunan pangkat, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, sampai dengan pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat,” jelas Herwan. ( Ali Hasmara )

Clickadu

Komentar


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u4853462/public_html/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u4853462/public_html/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

News Feed