oleh

USUT PUNGUTAN PAJAK ZIRKON CV. MUALIM, DIDUGA TIDAK SESUAI WIUP

Clickadu

Pengiriman Zirkon oleh CV. Mualim beberapa waktu lalu terus menuai penasaran masyarakat, karena Zirkon yang dikirim bukan dari WIUP, kemudian dikejutkan dengan  pembayaran pajak yang diduga tidak sesuai aturan, siapa dalang semua ini ???

Muhtar Motong biasa dipanggil Aji Tare Tokoh masyarakat Belitung pernah menjadi anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten Belitung kepada wartawan Rabu, 8 Mei 2019 pukul 17.30 wib mengatakan, ” Yang terpenting menurut pak aji dasar hukum pemungutan pajak nya apa , karena kita semua tau ( public babel) bahwa perda zircon memang sudah ada tapi aturan technic pelaksanaan kan belum karena PERGUB ZIRCON NYA BELUM ADA , JANGAN JANGAN PERDA ZIRCON NYA JUGA BELON DI SETUJUI MENDAGRI,

Terus apakah pajak nya sama dengan pajak pasir kwarsa, bangunan , kaolin , tanah liat , saya yakin pasti beda ….. intinya pergub belum ada , berarti terindikasi pajak BODONK! !!! DPRD Kabupaten belitung jangan pura pura bodoh atau memang tdk tau sama sekali atau ??????? Karena wilayah hukum yang di rugikan bumi pertiwi belitung … walaupun kewenangan administrasi dan pengawasan / wewenang ada di DPRD Propinsi (  berdasarkan UU 23 thn 2014 tata kelola penyelenggaraan pemerintah ada di Propinsi ),  Saya pikir  Polres Belitung maupun Polda Babel tanpa pengaduan tapi karena sudah heboh di public melalui media onlane maupun medsos sangat pantas di sikap Termasuk kejaksaan Belitung dan Kejati, ” ungkap Aji Tare

Anggota DPRD Propinsi Babel Sudirman Norman biasa dipanggil Bang Dulen mengatakan, ” untuk menyikapi tentang pengiriman Zirkon dan pungutan pajaknya, menurut saya untuk pajak/restribusi daerah harus ada payung hukumnya Perda/pergub, dan Surat Keterangan Asal barang yg akan dikirim (zirkon) dari Dinas Perdagangan, kalau tidak ada SKA nya berarti Zirkon Illegal,….tdk boleh keluar Babel, saya pribadi mendukung untuk mengungkap kasus Zirkon ini,” jelas Bang Dulen

Humas LSM Lintar Suhermanto kepada wartawan mengatakan, ” Kami dari LSM Lintar akan terus mengungkap kejanggalan pengiriman Zirkon dari Belitung ke Kalimantan, kami akan telusuri bagaimana WIUP bisa keluar, selain itu ada lagi yang dicurigai yaitu pembayaran pajak zirkonnya, apa dasar pembayaran pajaknya itu yang akan kami gali terus karena pengambilan  pajak harus sesuai aturan dan pajak dikenakan berdasarkan barang yang dikirim dari mana asalnya yaitu harus dari WIUPnya, nah, kalau Zirkon inikan diduga bukan dari lokasi WIUP tapi diduga didapat atau dibeli dari tempat tempat meja goyang yang ada di Belitung dan Belitung Timur, patut dicurigai adanya keterlibatan oknum pejabat daerah, kami akan menggalang dukungan utk membongkar skandal zirkon, ” Suhermanto

Sekretaris LSM Intel Setiawan Hidayat kepada wartawan menambahkan, ” kami berharap pengirim Zirkon dari Belitung ke Kalimantan diusut tuntas, seharusnya Pihak berwajib tanggap dan bertindak, kemudian masalah pajak, apakah pemerintah daerah atau dinas terkait pungutan pajak tidak mengerti aturan pungutan pajak, pajak di ambil dari barang berbentuk Zirkon yang diambil dari lokasi sesuai WIUP, Zirkon yang dikirim bukan dari lokasi tersebut, bagaimana bisa diambil pajaknya, kami akan kawal dan bongkar, ” ungkap Setiawan.

Ketua Ormas LAKI DPC Beltim Suryadi Wahid kepada wartawan mengatakan, ” pasal  161.UU.RI.NO.4 THN.2009. Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara..  sudah jelas, jadi pengiriman pasir Zirkon melalui Tanjung Batu Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di kirim ke Kalimantan dari Pulau Belitung  Senin (29 4 2019) melanggar undang undang  karena di Dokumen Perizinannya tidak sesuai dengan Fakta yang Ada di Lapangan karena tidak Ada Aktifitas pertambangan di WIUP Milik CV Mualim di Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, jadi mereka bisa mengirim Zirkon Sebanyak 2000 Ton itu bukan dari lokasi tapi beli atau dikumpul diduga dari proses meja goyang ilegal di Belitung dan Beltim, begitu juga mengenai pajak yang dibayar perlu aparat penegak hukum curiga pungutannya tidak sesuai aturan, ” ungkap Suryadi. ( AH )

Clickadu

Komentar


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u4853462/public_html/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u4853462/public_html/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

News Feed