oleh

CARI SOLUSI DAN. BENANG MERAH PASCA RUSUH AKIBAT RAZIA TI RAJUK DIBELITUNG

Clickadu

Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah,tapi mari bersama kita duduk satu meja untk mencarikan solisi dan menarik benang merah dari kejadian kerusuhan parca penertipan tambang inkonvensional ilegal di sengkelik kecamatan sijuk.

Auli Amarta anggota Anjelo Brodher Club mengatakan lokasi penambangan yang berada dikawasan hutan terlarang memang menyalahi aturan dan melanggar hukum,namun penertipan yang dilakukan dengan cara membakar peralatan untuk menambang juga tidak dibenarkan,tidak ada asap kalau tidak ada api.

“kondisi ekonomi yang sulit mungkin membuat masyarakat yang menambang dikawasan terlarang tidak punya pilihan mata pencarian lain,harga lada yang terus anjlok,pariwisata yang efeknya belum terlalu menyetuh kelapisan bawah dan belum bisa menopang hidup masyarakat Belitung membuat mereka memilih alternatif untuk menambang guna menyambung hidup sehari-hari,”jelas Auli.

Auli memaparkan membeli mesin dan peralatan tambang bukanlah hal mudah dan juga murah,untuk satu set perlengkapan TI rajuk yang siap beroperasi harganya tidak kurang dari 30 juta,entah dari mana penambang mendapatkan dana begitu besar,sehingga mereka bereaksi luar biasa marah ketika peralatan tambangnya dibakar oleh petugas saar razia.

“Kerusakan alam yang ditimbulkan dari penambangan ilegal dalam kawasan terlarang juga tidak bisa dihindari,kelangsungan hidup hayati dan masa depan pasca tambang juga perlu difikirkan,seluruh elemen masyarakat pemangku kebijakan harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini dan supaya kejadian ini tidak terulang lagi dikemudian hari,”papar Auli.

Sementara itu Riki menjrlaskan politik pencitraan oleh pimpinan daerah ini tidak akan membuat kenyang masyarakat,masyarakat butuh makan dan lapangan pekerjaaan,kebijakan ekonomi yang pro rakyat sangat ditunggu oleh masyarakat Belitung saat ini.

Pasca kejadian ini,ketegasan pemerintah maupun aparat penegak hukum sangat penting supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi,segera lakukan sosialisasi dan tindak tegas penambang yang masih melakukan aktifitas di kawasan terlarang,baik hutan lindung,maupun hutan produksi.

“Jangan ada tebang pilih dalam melakukan penindakan,yang salah tetap salah,hukum harus ditegakkan di negara kesatuan republik indonesia.Sementara pemerintah daerah dan provinsi bersama DPRD harus mampu mencarikan solusi untk kelangsungan harga lada dan karet yang menjadi unggulan masyarakat provinsi ini,pembukaan lapangan pekerjaan untk rakyat juga sangat penting bagi masyarakat,”jelas Riki. ( Ali Hasmara )

Clickadu

Komentar

News Feed