oleh

Kesetaraan, Utopiskah ?

Clickadu

Oleh : saifuddin al mughniy
Direktur Eksekutif Centrum Arete Institute
Anggota Forum Dosen Indonesia
OGIE Institute Research and Political Development
Lembaga Kaji Isu-Isu Stratgeis (LKiS)
Peneliti di POSTODAI Indonesia

Mengawali tulisan ini, penulis tentunya ingin menyampaikan permohonan maaf bila tulisan ini tak seluruhnya mengandung unsure sejarah terkait dengan pembentukan propinsi Bangka Belitung 19 tahun yang lalu. Sebab penulis, tentu berangkat dari apa yang didengar, dibaca, dan hasil diskusi yang ada menjadi patokan untuk menuliskan gagasan ini sebagai media transformasi berfikir. Terlebih ketika beberapa hari yang lalu disatu diskusi yang digelar oleh Centrum Arete Institute, yang bertopik “Quo Vadis
Kesetaraan dalam pembentukan propinsi Bangka Belitung, yang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh presidium, aktivis, kaum muda, politisi, budayawan walau semuanya bukanlah merepresentasikan keterwakilan mereka, tetapi paling tidak mereka telah hadir
mempercakapkan ruang publik sebagai media pendidikan sekaligus titah dalam rentetan sejarah yang pernah ada. Sekalipun pemikir utama dalam konsep kesetaraan ini masih berada diluar daerah dan belum sempat hadir. Tetapi, bagi centrum dan peserta diskusi malam itu, ini justru menjadi hal penting untuk dibincangkan mengingat pentingnya “ingatan sejarah” diaktifkan kembali, yang buka sekadar ceremonial belaka dalam setiap
perayaan hari ulang tahun Bangka Belitung.
Konsep “kesetaraan” memang bukan hal yang baru ada, kesetaraan sudah bergulir beberapa decade belakangan ini, dan tak pernah selesai dibincangkan. Misalnya kesetaraan gender, yang samopai hari ini masih terus menjadi diskursus yang tak pernah selesai, sebagai sebagian orang melihat dengan perspektif masing-masing. Ada yang memandang dari kacamata sosiologis-antropolgis, politik, ekonomi, hukum dan agama.
Pergolakan pemikiran pun yang melingkupinya nyaris tak pernah menemui kesepakatan.
Sebab, pendekatan agama selalu melihat dari sisi syar’I, dan topiknya selalu berkenaan dengan kodrat. Pertanyaannya adalah apakah kodrat itu ?
Yang sering dijadikan dasar menggugat feminisme adalah pemahaman keliru tentang kodrat — bahwa feminisme membuat perempuan lupa akan kodratnya. Lho, kodrat itu apa? Sifat asli atau bawaan, yang tidak bisa diubah karena memang tercipta demikian.
Betul, perempuan dan lelaki punya kodratnya masing-masing, yang tidak bisa dipertukarkan. Misal, hanya perempuan yang bisa terlahir dengan organ tubuh vagina dan rahim, serta cuma perempuan yang bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Hanya
laki-laki yang bisa terlahir dengan penis dan zakar, serta memiliki sperma yang bisa membuahi sel telur. Kalaupun perempuan dan lelaki mau operasi kelamin, hingga kini masih belum mungkin bertukar fungsi biologis 100% (jadi saya mau operasi agar punya organ seksual seperti penis pun, akan tak mungkin badan saya memproduksi sperma dan air mani layaknya lelaki). Kalau soal bekerja, mengurus anak, menyetir, memimpin, dan dipimpin, semua hal tersebut bukanlah kodrat karena dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Nah, kalau dalam Islam itu disebutkan kalau perbedaan itu rahmat, kenapa anda (perempuan) ingin disamakan dengan laki-laki. Sehingga pertanyaan inilah yang seringkali kita jumpai saat menggugat konsep kesetaraan gender. Itu soal kesetaraan gender, bagaimana dengan kesetraan sebagai konsep dalam mendorong pembentukan propinsi Bangka Belitung? Setara itu bukan berarti sama. Berikut definisi kedua kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. setara/se·ta·ra/ n 1 sejajar (sama tingginya dan sebagainya): kedua kakak beradik itu duduk ~; 2 sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding: pilihlah istri yang ~ denganmu; 3 sepadan; seimbang: tenaga yang dipergunakan harus ~ dengan hasilnya;sama 1/sa·ma /a 1 serupa (halnya, keadaannya, dan sebagainya), tidak berbeda; tidak berlainan: pada umumnya, mata pencaharian penduduk desa itu — saja; kedua soal itu — sulitnya.
Memperjuangkan kesetaraan bukan berarti menuntut perbedaan untuk menjadi sama dalam semua sektor, termasuk dalam pembangunan daerah. Tetapi kesetaraan dalam konsep pembangunan adalah kesejajaran dalam berbagai dimensi sosial. Termasuk dibidang pendidikan. “kesetaraan” ini yang hampir sebagian orang menyebutnya sebagai “buku putih” pembentukan propinsi Bangka Belitung yang telah berusia 19 tahun yang
lalu, seakan tak ditemui goalsnya. Bahkan sebagian lagi menyebutnya bahwa kesetaraan itu menjadi isu ketegangan antara pemerintah dan elit-elit yang ada, bahkan ditingkat pelaku sejarah pun mengalami “pertikaian pemikiran” tentang kesetaraan itu. Setara dalam hal apa ?
Kalau melirik dari makna kata propinsi “Bangka Belitung”, maka bisa dibilang, Bangka
sebagai (superioritas), dan Belitung (inferioritas). Ada makna “politis” yang terkandung didalamnya, dan bisa bermakna “distribution pf power” or “sharing of power”, dalam pengertian bahwa kalau gubernurnya orang Bangka maka wakilnya harus dari Belitung (begitu kira-kira). Tetapi sejalan dengan perkembangan waktu dan berubahnya undang-undang politik, maka makna itupun bisa berubah. Lalu bisakah itu disebut sebagai
penghianatan?, atau kita harus tunduk kepada negara melalui undang-undang politiknya, sehingga “sharing of power” tak lagi bermakna. Lalu siapa yang salah? Jadi, prinsip kesetaraan dalam pembangunan pun (mungkin memang) tak harus sama, tinggal bagaimana kemudian kualitas pemimpin disatu daerah melakukan terobosan baru terkait inovasi dan kreativitas dalam pembangunan, sehingga kita tak terjebak dalam
diskursus sosial termasuk kesetaraan itu sendiri. Tetapi, paling tidak kesetaraan adalah hal penting untuk terus dibincangkan sekadar “pengingat sejarah” bahwa Bangka Belitung adalah propinsi yang dibangun dari konsep kesetaraan, walau faktanya hingga saat ini kesetaraan belu ditemukan hasilnya. Terbukti ketimpangan ekonomi politik masih terjadi disetiap kabupaten.
Dalam bidang pendidikan misalnya, bahwa sejak pembentukan propinsi Bangka Belitung, akan dibangun Fakultas Perikanan dan Pariwisata di Belitung sejalan dengan sumber daya alam dan potensinya, namun hingga saat ini jangankan fakultasnya, lahan untuk mendirikan fakultas pun tak kunjung jelas adanya. Sehingga ini kemudian menjadi “Utopis”, sebab dalam peraturan Kemenristek Dikti, tidak diperbolehkan membuka
fakultas yang terpisah dari kampus induknya, dan termasuk kuliah jarak jauh, itu masuk kategori pelanggaran hukum. Sehingga kesetaraan dibidang pendidikan pun kembali mentok dan menjadi utopia.
Kalau dalam determinisme gender, Feminisme adalah upaya untuk mengubah ketidaksetaraan gender menjadi kesetaraan gender. Bukan usaha agar perempuan jadi sama dengan lelaki, bukan taktik supaya perempuan tercerabut dari agama, bukan menuntut laki-laki jadi bawahan perempuan. Bukan pula ajaran “Barat” karena spiritnya
selaras dengan banyak ajaran dan agama yang mengedepankan keadilan, termasuk Islam.
Lalu dalam proses pembangunan, kesetaraan tentu bukanlah sesuatu yang sama persis, tetapi esensinya adalah terkait masalah “keadilan”. Yakni keadilan dalam semua sektor kehidupan dalam pembangunan sehingga tidak ada lagi yang disebut superioritas dan inferioritas, dikhotomi daerah satu dengan yang lainnya, termasuk dikhotomi “Bangka dengan Belitung” tetapi yang ada adalah “Bangka Belitung” sebagai Propinsi Kepulauan.


Tanah Manusia, 27 November 2019

Clickadu

Komentar

News Feed