oleh

Keadaan Darurat Dan Mendesak Dana Desa Dapat Digunakan Cegah Corona

-Berita, Daerah-111 views

Permendes PDTT memberi peluang bagi desa untuk menggunakan anggarannya ke urusan mencegah penularan virus corona, karena urusan penularan virus corona menjadi perhatian seluruh elemen bangsa.

Antonio Apriza, Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan,”  Kepala Desa dan Badan Pemusyawaran Desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat, untuk melakukan langkah persiapan dan antisipasi untuk mempedomani gugus tugas di daerah oleh sebab itu berdasarkan   Langkah-langkah pelaksanaan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, yaitu:
a. Bagi Desa yang telah menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
1) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya.
2) Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.
4) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
5) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat).
6) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa  dipertanggungjawabkan melalui  Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu (1) bulan setelah pelaksanaan.
7) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

b. Bagi Desa yang belum menganggarkan dlm.APBDesa untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:
1) Memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat Desa, OPD terkait dan Camat.
2) Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan Camat.
3) Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi dari Bupati.
4) Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa.
Demikian semoga Desa desa di Kabupaten segera bertindak dan melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan,” ungkap Antonio. ( Tim )

Komentar

News Feed