oleh

Akibat Covid 19 Pemerintah Konkuren ?

Ada banyak keganjilan terjadi di dunia pemerintahan gara-gara wabah corona.
Ada menteri membuat kebijakan yg tidak sinkron dengan menteri lain.
Ada gubernur yg membuat kebijakan tapi tidak diterima oleh bupati.
Ada bupati memarahi menteri.
Ada kepala desa marah-marah pada gubernurnya.
Dan entah apa lagi…

Sebetulnya bagaimana pembagian urusan pemerintahan (konkuren) pusat-daerah di NKRI bila ada bencana nasional non alam seperti Covid 19 ini?
UU Pemda No 23/2014 telah membagi tugas dan tanggung jawab secara “clear cut” (lihat lampiran UU tsb).
Bila terjadi bencana nasional, maka penanggulangannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bahkan, secara spesifik ditegaskan pemerintah pusat mengurus penyediaan kebutuhan dasar korban (utamanya sembako).
Pemda tidak boleh buat kebijakan yg bertentangan dengan kebijakan Pempus.

Pemda posisinya beri dukungan penuh dengan segenap “fund and forces”, kasih sembako, cegah penularan, fasilitasi pengobatan, hingga penyediaan tempat pemakaman.

Untuk kecepatan bertindak, pertama, perlu dibangun suatu garis komando yg efektif dari presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kades/lurah, kadus hingga RW dan RT. Baiknya di lead langsung oleh presiden sendiri.
Kedua, fokuskan bantuan sembako (plus uang kalau ada) pada para korban terdampak, dengan berbasis data dari bawah sesuai usulan RT/RW dengan verifikasi pemda. Atur proporsi dan jadwal distribusinya berapa dan kapan bantuan sembako disalurkan dari pusat, pemprov dan dari pemkab/pemkot. Jangan sampai saling tunggu.
Ketiga, lakukan pengendalian penularan dengan ketat melalui PSBB disertai sanksi tegas.

Semoga koordinasi dan sinergitas antar level pemerintahan bisa diwujudkan. 🙏🙏🙏 Sumber : Harfanizar

Komentar

News Feed