Yang sudah meninggal 2 tahun ikut terdata, Pemilik Rumah Makan, Bos Sapi, Satpam PT.T, Bos Panglong, Punya Mobil Rental, Honor di DPRD, Mantan Anggota DPRD Propinsi, Pegawai Kantor Lurah, anak kepala Dinas pun masuk dalam data penerima Bantuan. Sabtu 16/05/2020
Semestinye kelompok seperti itu bantuannya cukup berupa regulasi soal pajak dan sewa. Juga soal keringanan pinjaman di bank,
masak disamakan kasusnya dengan kelompok sosial miskin
Kebanyakan yang masuk didata rata rata pedagang dan pengusaha Baik itu rumah makan, cafe, tour travel dan lain lainnya.
Tanjungpandan-Terkait dengan bantuan terdampak covid-19 yg menggunakan APBD kabupaten Belitung, data 9000 warga yg akan menerima bantuan sungguh sangat rancu dan bahkan ada warga yg sangat tidak berhak menerima bantuan itu terdata dalam penerima bantuan, dikarenakan ada masyarakat yg lebih membutuhkan bantuan ini pemerintah daerah harus segera merefisi data ini,sementara dana penerima bantuan tersebut diperoleh dari data UMKM dan dinas pariwisata,dinas perikanan,lalu bagaimana dengan UMKM yg tidak terdaftar, nelayan yg tidak terdaftar didinas, atau pedagang asongan yg tidak terdaftar.
Theo Maulana, anggota Anjelo Brodhers Club menyampaikan bahwa data penerima bantuan yang menggunakan dana APBD banyak yang tidak tepat sasaran, theo mempertanyakan bagaimana cara dan sistem pendataan penerima bantuan tersebut,banyak yang tidak berhak malahan mendapatkan bantuan.
“kita sudah pegang data penerima bantuan dari anggaran APBD kabupaten Belitung untuk masyarakat terdampak covid 19,saya bingung dari mana data yg didapat oleh pemerintah,ada beberapa pengusaha yang akan mendapatkan bantun dan terdata, ada UMKM yg sudah mapan masuk dalam data, sementara tukang jual sayur keliling, perae ikan, tukang kue keliling yang tidak terdaftar di dinas perindakop dan UMKM tidak ada terdata dan kemungkinan tidak akan menerima bantuan, bahkan ada yang sudah meninggal 2 tahun lalu terdata menerima bantuan,” jelas Theo.
Disisi lain Rizal Khoiru Fuad anggota Anjelo brodhers club yg lain dan juga pernah menjadi ketua komisariat HMI AMB ikut mengkritisi data bantuan pemerintah daerah yang telah dibuatkan SK no 188.45/261 kep/dispar/2020. no 188.45/262/kep/DKPP/2020. No 188.45/263/kep/disperik/2020. No 188.45/260/kep/KUKMPTK/2020,supaya di cek kembali, jika ada pelaku pariwisata yang mendapatkan bantuan, pelaku pariwisata seperti apa, jangan sampai pelaku pariwisata yang punya banyak mobil yang mendapatkan bantuan, jika KUKM, KUKM yang seperti bagaimana, jangan KUKM yang terdaftar saja yang menerima bantuan, atau KUKM yang sudah mapan.
“begitu juga dengan nelayan, nelayan seperti apa yang mendapatkan bantuan, jika nelayan yg tidak terdaftar di dinas perikanan, nelayan pemancing bebulus, nelayan kater, nelayan sulo bagaimana dgn mereka, jika memang data ini bisa diperbaiki, kita minta supaya diperbaiki dahulu sebelum dibagikan ke masyarakat, jangan sampai terjadi dampak sosial yang lebih besar, dikarenakan kecemburuan sosial, alih-alih menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat malah terjadi dampak sosial yang lebih besar”,jelas Rizal.
Rizal menghimbau kepada masyarakat,agar membuka pintu hati dan mempunyai kesadaran yang tinggi, jika nantinya terdata dan diminta untuk hadir mengambil bantuan,bagi yang merasa mampu supaya tidak mengambil bantuan itu, malu jadi benalu, malu minta melulu.
“kami menghimbau,kepada yang terdata tapi merasa mampu, supaya tidak mengambil bantuan itu, kalaupun harus diambil, silahkan ambil dan serahkan kepada yang lebih berhak dan lebih pantas dari anda,” papar Rizal.(Al)
Komentar