oleh

Dari Perkataan Amel Tak Ada Yang Bisa Dibawa Kejalur Hukum

-Berita, Daerah-40 views

TANJUNGPANDAN – Mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini hadir secara virtual dalam sidang tindak pidana Pemilu/ Pilkada di Pengadilan Negeri Tanjungpandan atas Terdakwa Syarifah Amelia pada Jumat, 27 November 2020 lalu.

Hadir sebagai Ahli Pemilu, Konsultan Penyusunan Buku Panduan Pengawasan Pemilukada Partisipatif ini berpendapat Lembaga Negara (LN)
Penyelenggara Pemilu membawa peranan pelayanan atas nama negara, jadi negara adalah institusi yang kuat. Karenanya ia menilai tidak
perlu merasa lemah hanya karena pernyataan-pernyataan publik yang dianggap kemudian mencederai perasaan dan lain sebagainya.

“Kalau boleh saya rujuk, karena saya mengikuti proses pemilu sejak tahun 1999. Terakhir saja Pemilu 2019, berapa banyak tuduhan pemilu curang yang dilakukan oleh, bahkan calon presiden,” kata Titi.

Titi pun mempersilahkan jika kuasa hukum Anelia ingin mem-browsing pernyataan salah satu calon presiden tersebut.

“Saya tidak akan mengakui hasil pemilu curang,” ujar jebolan Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menirukan pernyataan yang dimaksud.

Karenanya, menurut Anggota Dewan Pembina Perludem ini, jika setiap aparatur negara mempersonalisasi hasil kerjanya dengan perasaan-
perasaan ketersinggungan, jangan-jangan mayoritas dari pemilih bisa masuk penjara.

Apalagi, imbuh Titi, ini berkaitan dengan misalnya kesadaran pengetahuan politik dan lain sebagainya. Apalagi, lanjutnya, semangatnya sekarang terkait, misal dengan literasi digital untuk lebih membangun literasi ketimbang pendekatan pemidanaan.

“Kecuali yang memang secara sistematis dan sengaja dilakukan untuk merendahkan martabat dan kehormatan seseorang,” ujar Titi.

Namun demikian, Titi meyakinkan bahwasannya LN Penyelenggara Pemilu tidak akan direndahkan martabat dengan tuduhan-tuduhan seperti itu
sebagai kelembagaan.

Sebagai Alat Negara, kata Titi, LN Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan dan fasilitas yang bisa dikatakan sangat kuat, jadi tidak perlu merasa tercederai dengan pernyataan – pernyataan publik, karena itu pun sudah terjadi banyak pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Selain itu terkait dengan sikap pribadi dan lembaga penyelenggara pemilu yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain, menurut Titi, pengambilan keputusan di setiap lembaga penyelanggara Pemilu adalah kolektif kolegial, di mana kuorum pengambilan keputusan tertinggi adalah berdasarkan melalui rapat pleno, dan mereka terikat oleh kode etik penyelengara pemilihan yang diatur di dalam peraturan DKPP
Nomor 2 tahun 2017.

Lanjutnya mengatakan, bahkan terkait dengan sikap proporsional dalam bertindak misalnya, itu disebutkan di pasal 14 huruf (b), bahwa sebagai penyelenggara pemilu harus menjamin tidak ada penyelenggara pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara
langsung maupun tidak langsung.

“Jadi begini, lembaga itu tidak akan lemah karena mewakili entitas negara. Kinerja, profesionalisme, prestasi, itulah yang akan menjaga marwah suatu lembaga. Diskursus politik di masyarakat yang tengah berkembang dengan praktek demokrasinya, itu bisa macam – macam. Kalau penyelenggara pemilu cepat sekali tersinggung, mungkin perlu belajar pada Bawaslu dan KPU RI yang sedemikian rupa
mendapatkan serangan ketika pemilu terdahulu,” ujarnya, “Jadi saya kira, jangan personalisasi lembaga dengan perasaan personal, tapi tunjukkanlah dengan kinerja dan prestasi sebagai penyelenggara negara.”

Selain itu, berkaitan dengan larangan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 69 (c), menghasut, memfitnah, mengadu-domba partai politik, perseorangan atau pun kelompok masyarakat menurut Titi LN penyelanggara pemilu tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat, karena LN adalah lembaga Negara Independen (State Auxiliary Institutions). Adapun kelompok masyarakat yang dimaksud adalah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, lalu kemudian Ormas-ormas yang ada.

Dengan demikian, Titi meyakini LN penyelenggara pemilu tidak bisa dikategorikan dan tidak tepat sebagai kelompok masyarakat.

Kemudian seusai melihat tayangan video berdurasi 2 menit 50 detik, Titi menilai apa yang dikatakan Syarifah Amelia selalu yang digunakan
mengajak masyarakat untuk memilih dengan hati.

“Hati itu kan berarti hati nurani. Semoga Allah meridhoi, berarti kan ada nilai-nilai
yang memang ingin mendapatkan sebuah proses yang baik dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Jadi rangkaian itu harus dilihat,” tukasnya, Kalau orang ingin menghina, menghasut, apakah dia akan mengajak memilih dengan hati?”

Isi utama video menurut Titi adalah memilih dengan hati, lalu kemudian isinya dengan harapan semoga Tuhan Meridhoi.

“Kira-kira seperti itu kan ya? (isi kampanye). Dengan narasi-narasi
seperti itu, itu kan narasi kampanye pada umumnya. Jadi saya kira apalagi ada pengawas di sana, kalau pengawasnya capek kita pijitin,”
ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Yarsi ini sembari tersenyum.

Dikatakan Titi, tentu kalau orang ingin menghasut dengan niat sengaja, niat jahat, menghina, tidak akan melakukan ekspresi yang sangat
terbuka dengan ekspresi verbal yang seperti itu.

Peserta kampanye itu adalah orang yang mengikuti kampanye Paslon nomor satu. “Kalau Pilkada Bersih”, menurut Titi yang harus dimaknai
itu orang yang hadir tidak melakukan hal-hal yang tidak bersih. Tidak menjadi bagian dari politik uang, tidak menyebarkan hoax, tidak
melanggar protokol kesehatan.

“Jadi Paslon nomor satu ini hanya akan bisa menang kalau orang-orang yang mendapatkan materi kampanye dari Amel itu siap berpilkada bersih. Jadi, justru itu adalah ajakan pada para peserta yang sedang duduk ini, ayo berpilkada bersih, karena nomor satu hanya akan bisa kalo ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini itu mau berpilkada bersih,” ucap Titi.

Dikatakan Titi, seraya menilai ucapan Amel, berpilkada bersih oleh para peserta kampanye inilah yang akan menghantarkan paslon nomor satu untuk menang Pilkada Beltim.

Titi juga menanggapi pertanyaan kuasa hukum Amelia: Apakah ada yang dibui atau dipenjara karena mengatakan KPU curang atau Bawaslu curang dengan kasus tidak pidana pilkada, tindak
pidana pemilihan?

Menurut Titi, selama dirinya mengikuti pemilihan bahkan ia menyebut ada kemungkinan ia salah, karena pilkada sudah berlangsung ratusan kali, bahkan ribuan.

“Sepengetahuan saya tidak ada (yang dipenjara karena menyebut KPU atau Bawaslu curang). Kalau (oknum) KPU atau Bawaslu yang dipenjara karena menerima politik uang, dan lain -lain, itu ada kasusnya. Tapi kalau menghina KPU
bawaslu, saya belum pernah mendengar,” tandasnya. ( Ah)

Komentar

News Feed