oleh

Dugaan Kuasa Hukum, Ada Upaya Kriminalisasi dari Kekuatan Besar Dibalik Kasus Amel

-Berita, Daerah-33 views

Bangka Belitung, Kuasa Hukum Pasangan calon Bupati Belitung Timur Burhanuddin dan Khairil Anwar (BERAKAR), Marihot Tua Silitonga menduga ada upaya kriminalisasi terhadap Syarifah Amelia atau Amel selaku ketua tim pemenangan berakar yang dilakukan “Kekuatan Besar” yang memiliki pengaruh kuat, sehingga Amel ditetapkan menjadi tersangka.

“Selaku kuasa hukum Berakar menduga kasus Amel ini bagian dari “rintik hujan” kriminalisasi yang ditujukan kepada Amel, untuk melemahkan gerakannya dalam suksesi pemenangan pasangan Burhanudin-Khairil Anwar.” Kata Marihot, Senin (23/11).

Menurut Marihot, ucapan Amel saat berorasi menyampaikan visi misi dan mengajak pemilih yang hadir untuk memilih pasangan nomor 1 dengan harapan serta komitmen agar pilkada di Belitung Timur berlangsung LUBER dan JURDIL sebagaimana amanat UUD 19945 di Kecamatan Simpang Renggiang tidak mengandung unsur pidana.

Namun, oleh Bawaslu Belitung Timur orasi Amel dianggap memenuhi unsur pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, lalu dengan tergesa-gesa Amel ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Beltim.

Marihot pun sangat menyayangkan sikap Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pilkada ini, Bawaslu Beltim tidak mengedepankan prinsip pencegahan (persuasif) dibanding upaya penindakan (supresif).

“Padahal kalau mau melihat dan secara sadar mengakui bahwa pada saat kejadian pengawas pemilu pada saat itu hadir dan mengawasi langsung pelaksanaan kampanye tersebut namun berdasarkan hasil pengawasannya kan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat hari dan tempat kejadian tersebut,” ungkapnya.

Marihot menjelaskan, pertama bahwa kalimat yang dikampanyekan Amel tersebut merupakan kalimat yang positif tidak ada sedikitpun tendensi untuk menghasut, memfitnah dan mengadu domba, kemudian dalam hal ini amel menginginkan Pilkada Beltim berjalan sebagaimana amanat UUD 45 dan Peraturan perundang-undangan tentang Pilkada. Yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Artinya niat jahatnya (mens rea) tidak ada.

“Kedua, sangkaan terhadap amel kami menilai sangat prematur karena jika pasal yang digunakan dan dikorelasi dengan ucapan amel, saat ini pilkada Beltim masih belum selesai tahapannya, artinya masih sangat besar potensi pilkada Beltim tidak Bersih, dan itu dilihat dari beberapa indikator, salah satunya Bawaslu Beltim dalam Temuan pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti dan dikeluarkan Rekomendasi diantara terkait Netralitas Pegawai Pemkab Beltim dan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.” Terangnya.

Lanjut Marihot, pernyataan yang diucapkan oleh Amel juga tidak ditujukan kepada satu kelompok atau subyek hukum tertentu. Pernyataannya tu merupakan pernyataan yang bersifat terbuka, terkait Pilkada Bersih, tanpa menunjuk subyek hukum tertentu yang telah melakukan pelanggaran atau kecurangan.

“Amel tidak pernah menyebutkan nama satu subyek hukum, apakah penyelenggara pemilu ataukah peserta pemilu, ataukah kelompok masyarakat. Dengan demikian tidak ada satu pihak pun yang dapat menyatakan dirinya sebagai pihak yang dituduh oleh Amel.” Terangnya.

Lebih lanjut Marihot menerangkan tidak keluar sedikitpun ucapan dari Amel yang menyebut nama Partai Politk tertentu. Amel juga tidak sedikitpun menunjuk nama orang perseorangan tertentu, baik pasangan calon, tokoh masyarakat, tim sukses, relawan atau warga biasa, tidak juga menyebut nama kelompok masyarakat tertentu dalam kaitanya dengan PILKADA Bersih. Dan juga tidak menyebut nama Penyelenggara Pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu.

“Karena dalam hukum butuh ada ketegasan. Kepada siapa atau siapa orang yang merasa dirugikan dan atau dilanggar haknya. Sehingga untuk itu didalam penggalan kalimat yang didakwakan kepada Amel. Cukup jelas kita lihat dalam dakwaan, tidak ada satupun kata kata yang dilontarkan Amel untuk menunjuk kepada seseorang atau pun sekelompok orang,” jelasnya.

Kemudian yang terakhir, kata Marihot bahwa yang dilakukan Amel adalah expresi sah (legitimate expression) yang ini dilindungi terhadap kebebasan berekpresi dan berpendapat sebagaiman UUD 45 Pasal 28E ayat (2) dan (3).

“Oleh karenanya Amel tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana asas dalam hukum pidana karena tidak terdapat kesengajaan dan sifat melawan hukumnya. Kemudian di dalam bahasa hukum unsur pasal itu harus tegas, dan semua unsur pasal itu harus terpenuhi, sehingga pasal yang didakwakan atau dituduhkan kepada Amel haruslah benar-benar sudah memenuhi semua unsur.” Ungkapnya.

Marihot berharap, dalam persidanan nanti Amel diberikan keadilan yang seadil-adilnya dan dibebaskan dari segala tuduhan. Hukum tidak boleh tunduk terhadap politik yang digunakan untuk kepentingan oknum tertentu.

“Bahwa Politik harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Jadi harapannya karena kasus ini sudah masuk dalam proses persidangan maka dalam menyelenggarakan peradilannya pada prinsip keadilan berdasarkan pancasila. Selanjutnya kami berkeyakinan dan berupaya maksimal untuk memberikan pembelaan, kemudian amel diputus Bebas (Vrisjpraak),” tuntasnya.( AH)

Komentar

News Feed