oleh

Kepala KPH Belantu Mendanau ungkapkan hiruk pikuk yang terjadi di HKM Belantu Jaye Tanjung Rusa

-Berita, Daerah-89 views

Bambang Wijaya menegaskan bahwa solusi untuk itu sudah kita temukan dua minggu yang lalu, namun akhir-akhir ini beberapa media membuat pemberitaan yang berbeda-beda sehingga terjadi miss terhadap info yang sebenarnya.

Saat ditanya wartawan tentang masalah penanaman Kayu Putih itu kewajiban perusahaan atau kah keinginan negara lewat KLHK terhadap perusahaan, dijawab oleh Bambang, ” bahwa Kewajiban rehabdas itu adalah kewajiban yang timbul akibat adanya ijin pinjam pakai kawasan hutan dari perusahaan dalam hal ini PT.SSB, sehingga ini merupakan kewajiban, bukan suatu bentuk investasi, bukan kemauan perusahaan juga, itu semua ditetapkan oleh kementrian, lokasinya, titik koordinatnya dan lain lainnya, semua sudah melalui kajian mereka melalui tim kajian teknis, jadi bukan kemauan perusahaan,” jelas Bambang

Disinggung masalah tugas dan kewajiban HKM terhadap hutan yang dikelolanya, Bambang menjelaskan,” bahwa hal itu tertuang dalam salah satu poin di SK HKM, kegiatannya sesuai dengan rencana kerjanya, kalau di rencana kerjanya itu adalah di bidang jasa wisata ya wisata saja, tetapi disamping itu ada juga kewajiban lain yaitu untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dalam menjaga kawasan hutannya, nah karena lokus rehabdas ada di kawasan HKM, mereka juga diberi kesempatan untuk ikut bekerja disitu, melaksanakan kegiatan penanaman itu, dengan konskuensi mendapatkan HOK ( Hari Orang Kerja ) upah harian seperti itu, yang paling penting setelah dilaksanakan rehabdas itu harus ada capaiannya, minimal mencapai 80 % harus berhasil berhasil penanaman tanaman tersebut,” ujar

Jadi lanjut Bambang, dari hasil tanaman itu nantinya dari pihak perusahaan akan menyerahkannya kepada pengelola ada berita acara serah terima dengan catatan sudah berhasil, kalau belum berhasil disuruh tanam terus, itu ada tim penilainya, dan nantinya itu jadi aset HKM, keberhasilan dari penanaman itu KLHK yang menilai, nah, yang menjadi persoalan dan polemik disini adalah adanya pihak-pihak yang tidak kebagian pekerjaan itu, karena ada masyarakat yang mau ikut bekerja tetapi pihak HKM tidak mau mengajak, itu problemnya, dan itu sudah kita selesaikan, sampai nanti akan ada pengkajian kerja baru kembali,” jelas Bambang

Berkaitan dengan adanya ilegal logging yang marak di kawasan HKM Belantu Jaye pada dua minggu terakhir, Bambang menambahkan, “sebenarnya dalam SK HKM itu sudah disebutkan didalam izin pemegang konsesi atau pemegang izin persetujuan pemanfaatan kawasan hutan itulah yang harus bertanggung jawab mengamankan areal konsesinya, dan itu sudah tertuang di dalam SK HKM.

Kepala KPH Belantu Mendanau ungkapkan hiruk pikuk yang terjadi di HKM Belantu Jaye Tanjung Rusa. Bambang Wijaya menegaskan bahwa solusi untuk itu sudah kita temukan dua minggu yang lalu, namun akhir-akhir ini beberapa media membuat pemberitaan yang berbeda-beda sehingga terjadi miss terhadap info yang sebenarnya. Saat ditanya maslah penanaman Kayu Putih itu kewajiban perusahaan atau kah keinginan negara lewat KLHK terhadap perusahaan, dijawab oleh Bambang bahwa Kewajiban rehabdas itu adalah kewajiban yang timbul akibat adanya ijin pinjam pakai kawasan hutan dari perusahaan dalam hal ini PT.SSB, sehingga ini merupakan kewajiban, bukan suatu bentuk investasi, bukan kemauan perusahaan juga, itu semua ditetapkan oleh kementrian, lokasinya, titik koordinatnya dan lain lainnya, semua sudah melalui kajian mereka melalui tim kajian teknis, jadi bukan kemauan perusahaan,”. Disinggung masalah tugas dan kewajiban HKM terhadap hutan yang dikelolanya, Bambang menjelaskan bahwa hal itu tertuang dalam salah satu poin di SK HKM, kegiatannya sesuai dengan rencana kerjanya, kalau di rencana kerjanya itu adalah di bidang jasa wisata ya wisata saja, tetapi disamping itu ada juga kewajiban lain yaitu untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dalam menjaga kawasan hutannya, nah karena lokus rehabdas ada di kawasan HKM, mereka juga diberi kesempatan untuk ikut bekerja disitu, melaksanakan kegiatan penanaman itu, dengan konskuensi mendapatkan HOK ( Hari Orang Kerja ) upah harian seperti itu, yang paling penting setelah dilaksanakan rehabdas itu harus ada capaiannya, minimal mencapai 80 % harus berhasil berhasil penanaman tanaman tersebut. Jadi lanjut Bambang, dari hasil tanaman itu nantinya dari pihak perusahaan akan menyerahkannya kepada pengelola ada berita acara serah terima dengan catatan sudah berhasil, kalau belum berhasil disuruh tanam terus, itu ada tim penilainya, dan nantinya itu jadi aset HKM, keberhasilan dari penanaman itu KLHK yang menilai, nah, yang menjadi persoalan dan polemik disini adalah adanya pihak-pihak yang tidak kebagian pekerjaan itu, karena ada masyarakat yang mau ikut bekerja tetapi pihak HKM tidak mau mengajak, itu problemnya, dan itu sudah kita selesaikan, sampai nanti akan ada pengkajian kerja baru kembali,” jelas Bambang Berkaitan dengan adanya ilegal logging yang marak di kawasan HKM Belantu Jaye pada dua minggu terakhir, Bambang menambahkan, “sebenarnya dalam SK HKM itu sudah disebutkan didalam izin pemegang konsesi atau pemegang izin persetujuan pemanfaatan kawasan hutan itulah yang harus bertanggung jawab mengamankan areal konsesinya, dan itu sudah tertuang di dalam SK HKM. “Kami tetap pro aktif ketika ada laporan yang masuk, seperti sekarang ini kami sudah kirim anak buah ke lokasi HKM seperti yang sudah dilaporkan untuk melihat fakta real dilapangan terkait dengan aktifitas ilegal logging di kawasan HKM, nanti akan kami buatkan laporkannya seperti apa hasilnya”, jelas Bambang

“selama ada laporan tetap akan kita tanggapi segera, walaupun sebenarnya itu sudah tanggung jawab HKM, dan saya sudah kirim anak buah saya di bagian seksi keamanan hutan untuk segera ke lokasi, jadi kalau HKMnya diam-diam, malah patut diduga dan dicurigai jangan-jangan ada oknum di HKM itu sendiri yang menebang padahal itu tidak bolehkan menebang, dan semua kegiatan HKM harus masuk dalam rencana kerja usaha mereka”, ungkap Bambang mengakhiri wawancaranya.“Kami tetap pro aktif ketika ada laporan yang masuk, seperti sekarang ini kami sudah kirim anak buah ke lokasi HKM seperti yang sudah dilaporkan untuk melihat fakta real dilapangan terkait dengan aktifitas ilegal logging di kawasan HKM, nanti akan kami buatkan laporkannya seperti apa hasilnya”, ungkapnya
“selama ada laporan tetap akan kita tanggapi segera, walaupun sebenarnya itu sudah tanggung jawab HKM, dan saya sudah kirim anak buah saya di bagian seksi keamanan hutan untuk segera ke lokasi, jadi kalau HKMnya diam-diam, malah patut diduga dan dicurigai jangan-jangan ada oknum di HKM itu sendiri yang menebang padahal itu tidak bolehkan menebang, dan semua kegiatan HKM harus masuk dalam rencana kerja usaha mereka”, ungkap Bambang mengakhiri wawancaranya. ( Tim )

Komentar

News Feed