oleh

DPRD Beltim Reses Di Desa Simpang Pesak

-Berita, Daerah-130 views

Masa persidangan satu tahun sidang 2022 DPRD Belitung Timur adakan reses di Desa Desa yang ada di Belitung Timur, salah satunya reses di Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak (senin 21/2/2022) dengan bertemakan, Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Sinergitas Pengentasan Serta Penanggulangan Kemiskinan.

Acara ini berlangsung didalam ruangan gedung serbaguna Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak (Beltim) dan tetap menerapkan protokol kesehatan, hadir dalam acara ini Kades Simpang Pesak Suryanto beserta perangkatnya, Camat Simpang Pesak beserta perangkatnya, tokoh adat tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Simpang Pesak, OPD yang ada di Desa Simpang Pesak dan OPD kabupaten Belitung timur.

Anggota DPRD Belitung Timur yang hadir, ada 7 perwakilan dari fraksi masing masing, diantaranya, Suhartini dari Nasdem, Sudarsono Sulai dari Perindo, Drs Husaini Rasyid M,si dari Bulan Bintang, Suhandi dari Gerindra, Suparman dari Demokrat, Marwan dari Keadilan Sejahtera, dan Tjong Yong Min dari Hanura, Reses ini dipimpin oleh langsubg Suparman.

Dalam acara ini Kades Simpang Pesak Suryanto memberikan kata sambutan,” kepada masyarakat apa yang mau disampaikan dan diusulkan nanti didalam acara reses ini sampaikanlah, dan saya atas nama pemerintah Desa Simpang Pesak juga sangat berterima kasih dan sangat mendukung dengan adanya reses di Desa Simpang Pesak ini,”ungkapnya.

Di acara reses ini beberapa warga desa Simpang pesak dan OPD yang ada di Desa Simpang Pesak, mengajukan usulan-ususlan dan saran terutama dibidang imprastruktur, harapan masyarakat Desa Simpang Pesak apa yang telah diusulkan dan disampaikan dapat terealisasi.

Pimpinan reses Suparman dari Demokrat saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan,” bahwa apa yang telah diusulkan oleh masyarakat akan kita tampung nanti dan kita bicarakan dikomisi masing masing dan akan kita pilah pilah mana yang jadi program tingkat kabupaten Belitung Timur, akan kita selesaikan mana mana yang bisa kita selesaikan ditingkat Desa/Kecamatan dan tingkat Desa seperti penerbitan SKT itu wewenang Desa kita tidak bisa mencampurinya, tetapi kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar disesuaikan dengan aturan yang ada dikabupaten Belitung Tmur agar tidak ada masalah dikemudian hari, jadi apa yang diusulkan masyarakat tetap akan kita koordinasikan dengan dinas terkait dan terkait dengan masalah kawasan hutan jangan hawatir yang penting itu sudah ada kegiatan masyarakat dan bukan yang baru mulai dan masalah jalan itu kita ada kewenangan dan melalui organisasi masing masing baik ditingkat Provinsi maupun Pusat dan ini akan kita bicarakan dengan ketua umum kita melalui partai Demokrasi ditingkat pusat, itu akan menarik kewenangan yang ada di Kabupaten dalam artian tidak bisa dibiayai oleh Kabupaten dan Provinsi tetap akan dibiayai APBN tetapi usulan dari daerah itu sendiri,” ungkap Suparman (Sukardi)

Komentar

News Feed