Infolintar.com – Beltim – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menciptakan sistem logistik pangan yang lebih efisien. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka inflasi, terutama di wilayah Kabupaten Beltim.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Beltim, Kamarudin Muten, bersama para pimpinan daerah maupun perwakilan yang hadir dalam kegiatan High Level Meeting (HLM), Capacity Building, Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), dan FGD Business Matching.
Acara tersebut diinisiasi oleh Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Beltim bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan berlangsung di Meeting Hall Hotel Sheraton Belitung, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Kabupaten Beltim menandatangani empat kerja sama antar daerah dengan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor, serta satu kerja sama antar pelaku usaha antara Beltim dan Bogor.
“Harapan kami, kerja sama ini dapat membuka arus perdagangan dari luar daerah ke Kabupaten Beltim dan sebaliknya. Tujuannya agar perekonomian daerah kita berkembang dua arah dan saling menguatkan,” kata Bupati Beltim, Kamarudin Muten.
Menurutnya, sekitar 80 persen kebutuhan bahan pokok masyarakat Beltim masih dipasok dari luar Pulau Belitung, sehingga menjadikan daerah ini rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan.
“Oleh karena itu, kerja sama antar daerah menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan pangan strategis di pasar,” ujarnya.
Kamarudin menambahkan, kerja sama tersebut memiliki empat tujuan utama, yakni:
- Memperkuat pasokan dan produksi pangan lokal.
- Membangun sinergi antar daerah dalam rantai pasok dan distribusi barang.
- Menguatkan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- Mendorong efisiensi dan kemandirian fiskal daerah.
“Untuk itu, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata memperkuat kolaborasi antar daerah dan dunia usaha, menumbuhkan kemandirian ekonomi, serta memastikan stabilitas harga demi kesejahteraan bersama,” ajak Kamarudin.
BI Kepulauan Babel Dorong Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah
Deputi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Romy Sariu Tamawiwy melalui Deputi Kepala Perwakilan BI Kepulauan Babel, Farid Tamsil, mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama antar daerah ini merupakan agenda strategis dalam memperkuat rantai pasok pangan di wilayah Babel.
“Kolaborasi antara Belitung Timur dengan Kabupaten Bekasi, Bogor, Bangka Barat, dan Bangka Selatan diharapkan mampu menciptakan sistem logistik pangan yang lebih efisien. Termasuk melalui model business to business (B2B) pengadaan daging sapi beku sebagai langkah konkret menjaga stabilitas pasokan dan harga,” kata Farid.
Farid juga mengajak seluruh daerah untuk memperkuat komitmen bersama, menginisiasi program unggulan yang inovatif, serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menekan inflasi di Provinsi Kepulauan Babel agar kembali ke sasaran nasional sebesar 2,5 ± 1 persen.
“Kami mewakili Bank Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TPID Kabupaten Beltim, serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas dukungan dan kerja keras tim TPID yang konsisten menjaga inflasi tetap rendah dan stabil,” ucap Farid.
Acara turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi; Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Babel, Ahmad Yani; Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Mely Kamelia; Kepala Bidang Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Wahyudi Harto; Dandim 0414 Belitung, Letkol Inf. Teguh Adie Setiawan; serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Beltim.
Pada sesi Capacity Building TPID, turut hadir narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sri Purwanti (Analis Kebijakan Ahli Muda) dan Santi Laria (Analis Kebijakan Ahli Madya) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Komentar