infolintar.com – Belitung – Keberadaan sekitar 980 ton pasir timah yang dikuasai CV. BB hingga kini masih menjadi misteri. Meski ada dugaan Tim Penegakan Hukum (Gakkum) telah melakukan pemeriksaan di gudang GPT Timah, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pada Mei 2026, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai tindak lanjut maupun status hukum atas material tersebut.
Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya dugaan kejanggalan terkait asal-usul pasir timah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat material itu dikumpulkan, RKAB PT Timah diduga belum diterbitkan, sementara CV. BB disebut telah menguasai sekitar 980 ton pasir timah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dari mana asal material tersebut diperoleh. Aparat penegak hukum disebut masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah pasir timah tersebut berasal dari sumber yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut jumlah 980 ton tersebut merupakan volume yang sangat besar bagi sebuah perusahaan rekanan PT Timah.
”Kalau memang jumlahnya mencapai sekitar 980 ton, itu menjadi angka yang sangat besar dan tentu perlu dijelaskan asal-usulnya secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat,”ujar sumber tersebut.
CV. BB diketahui merupakan rekanan PT Timah dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang disebut masih berlaku. Namun, berdasarkan informasi yang berkembang, lokasi penambangan yang menjadi dasar pelaksanaan SPK tersebut diduga belum jelas. Bahkan, terdapat dugaan aktivitas produksi di wilayah IUP yang menjadi dasar kerja sama tersebut belum dapat dibuktikan.
Di sisi lain, beredar dugaan bahwa pasir timah tersebut diperoleh melalui mekanisme pembelian dari luar wilayah IUP PT Timah atau yang dikenal di kalangan pertambangan sebagai praktik sporting. Dugaan lainnya menyebut material tersebut berasal dari hasil pengolahan di sejumlah shaking table (meja goyang) melalui mekanisme penitipan modal kepada pengelola alat pengolahan.
Selain itu, terdapat pula dugaan sebagian pasir timah dibeli dari lokasi-lokasi penambangan yang tidak memiliki izin. Bahkan, muncul informasi bahwa sebagian material diduga didatangkan dari Kalimantan melalui Pelabuhan Manggar. Seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Informasi lain yang beredar menyebut pemilik CV. BB diduga membeli pasir timah dengan sistem Cash on Delivery (COD) dan menawarkan harga yang kompetitif. Informasi tersebut juga masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan.
Besarnya volume pasir timah yang dipersoalkan membuat publik mempertanyakan efektivitas pengawasan tata niaga timah, termasuk mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan SPK dan asal-usul material yang masuk ke rantai pasok.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Gakkum mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Mei 2026 maupun status hukum atas sekitar 980 ton pasir timah tersebut. Publik berharap proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional sehingga seluruh dugaan yang berkembang dapat dijawab berdasarkan fakta dan alat bukti.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat dugaan dan informasi dari sumber yang belum terverifikasi sepenuhnya. CV. BB, PT Timah, maupun instansi penegak hukum berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Hak Jawab dan Hak Koreksi
Hingga berita ini diterbitkan, CV. BB, PT Timah Tbk, maupun Tim Penegakan Hukum (Gakkum) belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan dan informasi yang berkembang mengenai asal-usul sekitar 980 ton pasir timah tersebut.
Redaksi telah berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, tanggapan resmi belum diperoleh.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada CV. BB, PT Timah Tbk, Gakkum, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi apabila terdapat informasi yang dianggap tidak tepat, kurang lengkap, atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Apabila klarifikasi atau tanggapan resmi diterima, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.
