BELITUNG TIMUR – infolintar.com – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat koordinasi dalam menyikapi dinamika pertambangan yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur.
Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Babel, unsur BIN, Kejaksaan, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung Timur di Kantor Bupati Belitung Timur, Sabtu (8/8/2026).
Pertemuan digelar sebagai langkah bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan timah.
Pemerintah Pastikan Situasi Tetap Kondusif
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pemerintah bersama aparat keamanan akan terus memastikan kondisi di Belitung Timur tetap aman dan kondusif.
Di sisi lain, proses hukum terhadap setiap tindakan yang melanggar ketentuan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Yang pertama kita amankan kamtibmas, supaya aman dan tenteram. Langkah-langkah hukum tetap berjalan. Kalau ada kriminalitas, proses hukumnya tetap berjalan di kepolisian,” ujar Gubernur.
Terkait aspirasi masyarakat mengenai aktivitas pertambangan dan harga komoditas timah, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah telah mendengar serta merespons tuntutan masyarakat.
Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah permintaan harga timah di angka Rp200 ribu per kilogram. Menurutnya, aspirasi tersebut telah mendapat respons dan menjadi salah satu poin yang dibahas bersama dalam upaya mencari solusi.
Masyarakat Diminta Menambang Sesuai Ketentuan
Gubernur juga mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan agar tetap berada di wilayah yang diperbolehkan dan resmi.
Aktivitas pertambangan juga diminta tidak mengganggu fasilitas irigasi, kawasan hutan lindung maupun daerah aliran sungai (DAS).
“Silakan menambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi, hutan lindung dan DAS. Mari kita lakukan dengan baik,” katanya.
Bupati Beltim: Masyarakat Harus Tetap Bisa Bekerja
Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertambangan.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin persoalan pertambangan berkembang menjadi konflik yang justru merugikan masyarakat maupun daerah.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, aparat keamanan dan PT Timah untuk mencari solusi terbaik, seperti yang kita upayakan hari ini. Yang kita inginkan adalah masyarakat bisa tetap bekerja, ekonomi tetap bergerak. Namun semuanya dilakukan sesuai aturan dan dengan menjaga keamanan serta ketertiban,” ujar Kamarudin.
Kamarudin juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif serta menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi dan musyawarah yang telah disediakan.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Aspirasi masyarakat akan kita sampaikan dan perjuangkan melalui jalur yang benar. Mari kita sama-sama menjaga Beltim ini agar tetap aman, karena keamanan dan ketenangan adalah kepentingan kita bersama,” katanya.
Pemerintah Dorong Penyelesaian Melalui Musyawarah
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan pertambangan melalui komunikasi dan musyawarah.
Masyarakat diimbau menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat memperkeruh situasi.
Pemkab Belitung Timur bersama jajaran Forkopimda berkomitmen menjaga kondusivitas daerah sekaligus mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Pemerintah juga mendorong komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait terus dibangun secara terbuka dan transparan, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.(Sukardi)
